Jakarta, (17/12). Harus segera diatasi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan langkah nyata yang mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.

"Bila kondisi kekerasan yang terjadi dinyatakan darurat, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah segera untuk mengatasinya. Tentu saja dengan langkah nyata dan terukur, serta melibatkan semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

Arifah Fauzi, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Senin (16/12) mengungkapkan, lebih dari tiga hingga empat persen perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, kondisi itu termasuk darurat, mengingat populasi perempuan di Indonesia mencapai 49,42% termasuk anak 31,6%.

Sejumlah faktor yang diduga menjadi pemicu kekerasan seksual pada perempuan dan anak, antara lain, minimnya ruang aman bagi kedua kelompok tersebut dan pola asuh anak dalam keluarga, .

Disampaikan oleh Rerie sapaan akrab Lestari, pilihan untuk membangun sebuah gerakan menuntaskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa menjadi pilihan untuk dikedepankan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, mendorong agar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya bebas dari tindak kekerasan dalam keseharian, dilakukan secara masif.

Menurut Rerie, semangat bersama harus konsisten ditingkatkan untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari segala bentuk tindak kekerasan.

Diharapkan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, agar tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dalam kondisi darurat, menjadi prioritas pemerintah untuk diatasi segera.

Ditegaskan oleh Rerie, Pasalnya, perempuan dan anak merupakan bagian penting dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berkarakter dan berdaya saing di masa depan. (JHL.366)